Sekolah Demokrasi Kabupaten Tangerang

Pengantar

Reformasi –demokratisasi— yang bergulir sejak 21 Mei 1998 telah membuahkan kemajuan yang cukup berarti sebagai penopang lahirnya tatanan masyarakat demokratis. Hal itu misalnya ditandai dengan terbukanya kebebasan dalam berorganisasi, berserikat dan menyampaikan pendapat, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, serta munculnya sistem multipartai yang kompetitif.

Di aras lokal, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri adalah peluang mewujudnya demokrasi yang berbasis pada budaya dan kekuatan lokal.

Namun toh demikian, demokratisasi ternyata tidak berjalan pada jalur yang lurus. Mewujudkan demokrasi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Demokratisasi berjalan penuh liku dengan berbagai hambatan dan tantangan yang kerap muncul seiring dengan perjalanannya. Di aras nasional maupun lokal demokratisasi dihadapkan pada tantangan masih memusatnya kekuatan politik, lemahnya daya tawar masyarakat, dan praktik-praktik kekerasan ala militerisme.

Dalam konteks demikianlah gagasan SEKOLAH DEMOKRASI ini muncul. Sekolah Demokrasi diharapkan dapat mendorong demokrasi ke arah yang lebih maju dengan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara luas. Untuk itu, ada 4 (empat) pilar demokrasi yang perlu diperkuat, yaitu masyarakat sipil, masyarakat ekonomi (pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya), masyarakat politik (aktivis parpol dan politisi), serta pemerintah (birokrasi).

Sekolah Demokrasi bukanlah ajang indoktrinasi. Sekolah Demokrasi adalah upaya untuk mendialogkan perspektif demokrasi berdasar pada realita di Kabupaten Tangerang dan terkait juga dengan situasi nasional dan internasional. Dengan demikian demokrasi bukan lagi menjadi sesuatu yang abstrak dan kurang dimengerti, namun menjadi suatu rumusan yang dekat pada kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan

Mendorong, mengembangkan, dan memperkuat konsolidasi demokrasi lokal melalui pintu sekolah demokrasi di kalangan masyarakat sipil, masyarakat politik, negara, dan pasar.

Sasaran

(1) Kaum muda yang selama ini aktif di lingkungan LSM, ormas, media massa dan kampus.
(2) Berbagai kalangan masyarakat (buruh, tani, perempuan, asosiasi desa, pekerja sektor informal, dan lain-lain) yang mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
(3) Tenaga muda yang bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah.
(4) Para politisi atau pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan partai politik atau parlemen.
(5) Pengusaha-pengusaha muda yang menggeluti sektor ekonomi (formal-informal).
(6) Para tokoh dari organisasi keagamaan.

Kelas Pelatihan

Aktivitas pertama dari keseluruhan rangkaian Program Sekolah Demokrasi di Kabupaten Tangerang adalah pembelajaran dalam kelas yang kemudian disebut dengan ‘KELAS PELATIHAN’. Kelas pelatihan adalah sebuah media untuk “tahu” dan mendalami wacana demokrasi serta realitas yang selama ini berkembang. Kami yakin bahwa peningkatan kualitas wacana adalah jalan efektif untuk perluasan partisipasi politik menuju masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu yang paling penting adalah keikutsertaan dan keaktifan para peserta Sekolah demokrasi dalam berdialog tentang DEMOKRASI, bukan permasalahan administrasi dan struktural.

Materi Pelatihan

1. Analisis Sosial
2. Konsep-konsep Demokrasi
3. Politik dan Sistem Tata Pemerintahan
4. Demokrasi, Pembangunan, dan Bisnis
5. Gerakan Sosial
6. Kebijakan Publik
7. Resolusi Konflik
8. Demokrasi dan Multikulturalisme
9. Demokrasi, Hukum, dan HAM
10. Anggaran Partisipatif
11. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
12. Pembangunan dan Tata Ruang Wilayah
13. Metodologi Riset
14. Pengorganisasian dan Advokasi
15. Metode dan Teknik Fasilitasi

Syarat Peserta Pelatihan

(1) Berusia 21 – 40 tahun
(2) Pendidikan formal setingkat SMU
(3) Domisili dan/atau berkarya di Kabupaten Tangerang
(4) Membuat tulisan 2 Hal A4 tentang kebijakan/pelayanan publik di Kabupaten Tangerang
(5) Mempunyai komitmen personal dan profesional terhadap transformasi masyarakat demokratis
(6) Mendapatkan referensi dari
(7) individu atau lembaga

Pelaksanaan Pelatihan

Pendaftaran Tahun ke-2 Pelatihan akan dimulai bulan April 2008. Kegiatan pembelajaran diadakan setiap Sabtu – Minggu , pukul 09.00 – 17.00. Tempat Pelatihan di Sekretariat Sekolah Demokrasi Tangerang.

Suasana pembelajaran dalam Pelatihan telah didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sehingga memungkinkan suasana dialog dapat berjalan dengan baik.

Narasumber

Dr. Ignas Kleden
Dr. Anita Lie
Dr. Heru Nugroho
Dr. Daniel Sparringa
Arie Sujito, Msi
Sutoro Eko, Msi
Fajrul Falaakh
Rustam Ibrahim
Ratih Harjono
Bambang Hudayana, MA
Arie Dwipayana, Msi
Eric Hiariej, M.Phil
Krisdyatmiko, Msi
Sunaji Zamroni, Msi

Struktur Pengelola

Penanggung Jawab
Arie Sujito (Direktur IRE)
Manajer Program
Sigit Giri Wibowo
Program Officer
Willy Aditya
Staff
Budhi Fahlevi
Wiwik Handayani
Siswaya

Informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Demokrasi, hubungi:
Sekretariat Sekolah Demokrasi Kabupaten Tangerang
Ruko Taman Palma Blok F1/15 R
Citra Raya, Cikupa, Tangerang
Kontak : Budhi dan Wiwik
Telp: 021-98494763 / 021-5961198 / 0815-85713184

Pelatihan Sablon & Service HP Karang Taruna Kab. Tangerang

SEMINAR PILKADA “Mengevaluasi Pilkada Kabupaten untuk mengawal Pilkada Kota Tangerang”

Keterlibatan Mahasiswa UNIS dalam kegiatan pemantauan Pilkada Kab. Tangerang bersama JANGKAR PILKADA rupanya memacu semangat mereka untuk melanjutkan kegiatan yang sama pada Pilkada Kota Tangerang. Diam-diam, kalangan mahasiswa UNIS yang dimotori oleh BEM-FAI dan SEMA-FISIP mulai mempersiapkan diri untuk mengawal Pilkada yang sedianya akan digelar pada September 2008 ini.

Hal ini terlihat dari kegiatan mereka yang menggelar acara Seminar Pilkada. Dengan menggandeng STISIP Yuppentek dan LANSKAP, mereka menggagas dan melaksanakan Seminar dengan tajuk yang cukup vulgar: “Mengevaluasi Pilkada Kabupaten dan Mengawal Pilkada Kota Tangerang”. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga mendaulat Walikota Tangerang, H. Wahidin Halim untuk menjadi Keynote Speakers.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2008 ini dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa UNIS dari berbagai fakultas. Selain itu, nampak pula hadir kalangan aktivis dan penggiat Kota Tangerang serta pimpinan beberapa Partai, ormas dan LSM. Ketua Karang Taruna Prov. Banten, H. Dedi Kurniadi, Aktivis Kota Tangerang, Jazuli Abdillah, Ketua KNPI Kota Tangerang, Direktur PATTIRO Tangerang, Sekjen DPC PPP Kota Tangerang serta beberapa penggiat nampak hadir ditengah peserta.

Sebagai narasumber, nampak hadir Walikota Tangerang H. Wahidin Halim, Wakil Rektor III UNIS Dr. Aris Gumilar,MM, Direktur Eksekutif LANSKAP Gatot Yan. S, Pengamat Politik Drs. Erik Sehabudin,MM serta Presiden BEM-FAI Siswanto. Uniknya, acara yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB ini juga dihadiri oleh Puluhan Aparat Pemkot Tangerang dan para Camat serta Lurah.

Dalam sambutannya, Walikota H. Wahidin Halim menyampaikan beberapa alasan dari kebijakan yang dibuatnya terkait penyelenggaraan pemerintahan seperti seputar Perda Miras & Prostitusi, Pembangunan 220 Sekolah, Pembangunan Fly Over, serta relokasi pasar Cikokol. Terkait masalah Pilkada, Wahidin meminta masyarakat untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kepada Mahasiswa, Wahidin berharap agar mengawal Pilkada ini secara profesional dengan senantiasa menjunjungtinggi nilai-nilai netralitas dan independensi.

Pada bagian lain Wakil Rektor III UNIS Dr. Aris Gumilar, MM menyampaikan materi “Pilkada dan Proses Transformasi Birokrasi dari sudut pandang Akademisi”. Sementara Pengamat Politik Drs. Erik Sehabudin, MM memaparkan materi bertema “Menggagas Pilkada sebagai Upaya pencapaian tujuan demokrasi yang utuh”. Saat diberi kesempatan, Direktur Eksekutif LANSKAP Gatot Yan. S menyampaikan materi “Mengevaluasi Pilkada Kabupaten dan Mengawal Pilkada Kota Tangerang”.

Sadar akan materi yang diberikan panitia kepadanya merupakan pokok bahasan dalam seminar ini, Gatot Yan yang juga menjadi koordinator lembaga pemantau JANGKAR PILKADA saat Pilkada Kab. Tangerang mencoba mengungkapkan beberapa hal yang patuh digaris bawahi dari rangkaian pelaksanaan Pilkada Kab. Tangerang. Hal ini menurut Gatot patut menjadi perhatian para penyelenggara agar Pilkada Kota Tangerang dapat berjalan dan memenuhi harapan substansial.

Dari isi materi nya, Gatot menyimpulkan ada 5 point yang harus diperhatikan dari Pilkada Kabupaten dan patut dijadikan refleksi bagi pelaksanaan pilkada Kota Tangerang. Ke-Lima hal yang dirangkum Gatot yaitu: Aturan hukum pilkada langsung yang dinilai masih amat lemah; Persoalan administrasi pelaksanaan pilkada yang rancu sehingga memicu terjadinya kekacauan data pemilih; Lembaga demokrasi yang belum menjadi alat demokrasi yang baik sehingga gesekan dan konflik ditingkat massa pendukung masih kerap terjadi; Persoalan akuntabilitas calon yang dianggap masih rendah hingga menyulitkan tujuan Pilkada untuk menjaring Kepala Daerah berkualitas; serta persoalan Money politics yang masih lekat menjadi budaya Pilkada.

Pilkada Tangerang

Pembekalan Relawan PHSBA

Salah satu program yang akan dilaksanakan BEM-FAI dan LANSKAP pada tahun ini adalah Program Pendidikan Hidup Sehat Bagi Anak (PHSBA). Program ini merupakan lanjutan dari program yang telah dilakukan tahun lalu, yang dinilai cukup bermanfaat dan perlu terus digulirkan.

Suatu harapan ketika budaya sudah tertanam maka menjaga kesehatan akan menjadi pilihan hidup walaupun permasalahan ekonomi, pendidikan dan budaya lain menjadi tantangannya. Permasalahannya untuk seorang anak, budaya tidak dapat disampaikan hanya dengan mengandalkan pendidikan formal tetapi diperlukan banyak latihan (anak bisa karena biasa).

Hal inilah yang melandasi BEM-FAI UNIS Tangerang dan LANSKAP menjawab kebutuhan tersebut lewat program PHSBA. Melalui program ini, anak-anak akan digalang menjadi satu barisan kader cinta lingkungan sehat. Pendekatan interaktif, variatif dan inovatif dikembangkan dalam implementasinya.

Untuk mencapai target dan sasaran secara maksimal, maka disamping menyiapkan materi pendidikan yang efektif, kemampuan seorang tutor atau pembimbing juga menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Selain harus menguasai materi, seorang tutor juga dituntut untuk mampu memahami karakter dan kondisi psikologis anak didiknya agar pendekatan yang dilakukan dapat diserap, dicerna dan dilaksanakan secara tepat dan maksimal.

Untuk memenuhi harapan tersebut, maka sebelum program PHSBA dilaksanakan, para relawan yang rata-rata adalah mahasiswa FAI UNIS diberi pembekalan dan pelatihan. Acara pembekalan relawan dilaksanakan pada 22 Desember 2007 bertempat di Aula Utama UNIS Tangerang.

Beberapa pemateri dari dalam dan luar kampus tampil memberikan materi seputar persiapan kegiatan PHSBA. Direktur Eksekutif LANSKAP, Gatot Yan. S yang juga diminta memberikan materi pada acara pembekalan ini hadir dengan menyampaikan materi bertema “Penguatan Aksi dan Kapasitas Relawan”. Oleh karena materi yang diberikan dari panitia bersifat motivating, maka Gatot lebih banyak menyampaikan hal-hal yang menekankan akan penting dan mulianya kegiatan volunteerism.

Relawan atau volunteer menurut Gatot adalah orang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta sikap-sikap tertentu mengenai sebuah persoalan, dan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan itu untuk usaha perwujudan Hak-hak rakyat dalam rangka mendorong dan memperkuat masyarakat agar mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Sementara Mahasiswa, kata Gatot merupakan aset intelektual yang dapat menjadi motor bagi munculnya gerakan-gerakan masyarakat sipil untuk mendorong terjadinya perubahan yang lebih nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam hal pengetahuan, sikap, tindakan dan pola hidup.

Relawan, lanjut Gatot, dibutuhkan sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum untuk memahami & menangkap asumsi-asumsi sosial dalam mewujudkan Hak-hak rakyat yang secara jelas telah diakui hukum. Selain itu, adanya hambatan akses keadilan bagi masyarakat miskin, serta posisi masyarakat miskin yang timpang terhadap pembuat kebijakan dan cenderung selalu menjadi korban membuat kehadiran relawan masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Disamping menyampaikan tentang peran dan fungsi relawan, Gatot juga menekankan agar para relawan hendaknya senantiasa memegang kode etik dalam melakukan setiap aksinya. Menurut Gatot, setidaknya ada 5 Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh para relawan yaitu: Memegang prinsip-prinsip HAM dan berperspektif gender; Mengutamakan kepentingan konstituen/basis; Tidak memberikan pengharapan yang berlebihan; Konsep pemberdayaan dan; bersifat Nonprofit.

Selain memaparkan seputar kegiatan volunteerism, Gatot juga menekankan pentingnya mahasiswa melakukan kegiatan pengorganisasian rakyat. Organisasi Rakyat menurut Gatot memiliki peran antara lain: Menuntut secara bersama-sama hak-hak mereka yang telah dijamin hukum negara; Mengungkapkan kesenjangan antara norma hukum dengan prakteknya di lapangan; Menolak keseweng-wenangan yang kerap dilakukan penguasa; Membela diri sendiri terhadap orang-orang/kelompok yang sering kali menggunakan hukum untuk tujuan subyektif dan; Menuntut pembagian sumber daya politik secara adil dari penyelenggara negara.

Pada bagian akhir presentasinya, Gatot Yan mengingatkan agar para relawan harus memiliki sikap dan kepribadian yang dapat menjaga kredibilitasnya. Sikap dan kepribadian tersebut menurut Gatot antara lain: Memiliki kepribadian yang jujur dan penuh simpati dengan kelompok masyarakat setempat; Berpikir analitis dan obyektif sehingga dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat; Kreatif dalam mencari cara-cara di mana hukum dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat; Loyal dan committed terhadap pekerjaannya; Bersedia untuk dikritik dan mengkritik diri sendiri; Percaya diri dan penuh inisiatif dan; Bersikap terbuka dan fleksibel dalam hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kegiatan Lain | PHSBA | Halaman Depan

Pembekalan Relawan Pemantau Pilkada

Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama untuk Kabupaten Tangerang akan menjadi barometer yang menentukan kualitas demokrasi di Kota Sejuta Industri ini. Sehingga, tuntutan terhadap kualitas pelaksanaan pilkada pun sangat tinggi. Kekhawatiran bakal terjadinya kecurangan, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, membuat sejumlah lembaga mulai melakukan pengawasan.

JANGKAR PILKADA akan mengerahkan sekitar 1800 relawan untuk melakukan pemantauan, mulai dari proses kampanye sampai hari pencoblosan, sekaligus melakukan quick count atau penghitungan cepat. Disamping melakukan pemantauan dan quick qount, JANGKAR PILKADA juga akan melakukan exit poll, Survey Pemilih, dan post election survey untuk mengetahui alasan dibelakang perilaku tidak memilih.

Karena tugasnya yang lebih dari sekedar memantau pencoblosan saja, relawan JANGKAR PILKADA dituntut memiliki disiplin dan profesionalisme yang tinggi agar hasil pantauan dan referensinya bersifat actual and reasonable sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, memberikan Pelatihan dan Pembekalan kepada relawan pemantau menjadi hal penting yang harus dilakukan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan.

Bertempat di Aula Gedung FAI UNIS Tangerang, JANGKAR PILKADA mengadakan acara Pembekalan Relawan Pemantau pada tanggal 5-6 Januari 2008. Acara pembekalan ini diikuti oleh sekitar 250 orang relawan yang terdiri dari unsur mahasiswa, Karang Taruna, aktivis LSM, dan umum.

Antusiame masyarakat untuk mengawal Pilkada ternyata amat tinggi, hsl ini terlihat dari membludak nya peserta pelatihan yang pada awalnya diperkirakan hanya akan diikuti oleh sekitar 100 peserta. Bahkan, beberapa orang dosen UNIS juga rupanya tertarik untuk mendaftar menjadi relawan pemantau dan mengikuti pelatihan tersebut.

Dukungan yang begitu besar dari kalangan rektorat UNIS membuat acara berjalan lancar kendati harus menggunakan beberapa ruang kuliah sebagai tempat pelatihan lantaran aula tidak mampu menampung seluruh peserta. Tidak itu saja, dukungan dari perguruan tinggi tertua di Tangerang ini juga diperlihatkan dengan kesediaan Wakil Rektor III Dr. Aris Gumilar, MM yang berkenan membuka acara pelatihan.

Dalam sambutannya, Aris yang selalu mengikuti sepak terjang JANGKAR melalui media cetak menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya JANGKAR meneguhkan demokrasi melalui kegiatan pemantauan pilkada. Namun begitu Aris juga mengingatkan agar JANGKAR selalu konsisten menjaga netralitasnya sebagai pemantau yang independen dan non partisan sehingga tidak diboncengi oleh kepentingan kandidat tertentu.

Pada bagian akhir sambutannya Aris menyerukan kepada seluruh mahasiswa supaya banyak belajar dari JANGKAR melalui kegiatan pemantauan ini, karena menurut Aris, sebagai agen perubahan mahasiswa juga punya tanggung jawab moral dalam menegakkan demokrasi dan memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat.

Dalam acara pembukaan pelatihan ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara JANGKAR PILKADA dengan UNIS Tangerang untuk melakukan kerjasama Kegiatan Pemantauan Pilkada. Disaksikan Wakil Rektor III Dr. Aris Gumilar, MM, MoU ditandatangani langsung oleh Koordinator JANGKAR Gatot Yan. S dan Presiden BEM-FAI Siswanto yang mewakili UNIS Tangerang.

Selain menandatangi MoU kerjasama pemantauan, acara juga diisi oleh penyematan secara simbolis ID Card pemantau kepada para relawan. Terakhir, acara dilanjutkan dengan peresmian kantor Media Center JANGKAR-UNIS yang terletak di lantai II Gedung FAI UNIS Tangerang. Dari ruangan yang telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti komputer dan internet inilah seluruh kegiatan dipusatkan seperti Pemantauan pencoblosan, quick count, exit pool, survey pemilih, Dll.

Dalam Pembekalan yang dilakukan selama 2 Hari ini para relawan diberikan berbagai materi tentang regulasi/Undang-undang tentang Pilkada, etika pemantau, konsep pemantauan, subjek dan objek yang harus dipantau, jenis-jenis pelanggaran kampanye, metode pemantauan pencoblosan, penghitungan dan pengangkutan suara.

Koordinator JANGKAR PILKADA, Gatot Yan. S saat dihubungi redaksi memaparkan bahwa ada 4 target yang ingin dicapai dan merupakan tujuan utama dari kegiatan pembekalan relawan ini yaitu:

1. Mencetak Relawan-relawan pemantau yang bersifat independen, bebas, non partisan, dan tidak berafiliasi kepada peserta Pilkada;

2. Membekali Pemantau agar memahami mekanisme pengamatan dan pengumpulan informasi jalannya proses penyelenggaraan pilkada dari tahap awal sampai akhir;

3. Memberikan bekal pemahaman yang cukup agar para relawan dapat melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;

4. Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan mekanisme pemantauan guna memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan kepada KPU dan masyarakat secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi;

Pilkada Tangerang

Pelatihan PARALEGAL

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak-dampak pembangunan yang tidak ramah lingkungan semakin menguatkan indikasi terjadinya degradasi lingkungan hidup yang semakin tidak terkendali. Selain belum adanya keberpihakan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan problem-problem lingkungan hidup dan kemiskinan, juga dalam menentukan arah pembangunan yang ada tidak dibarengi dengan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh.

Ironisnya, situasi ini menjadikan posisi korban pembangunan yang mayoritas adalah masyarakat marjinal semakin terpuruk bahkan hak-hak dasarnya tidak dipenuhi dan seakan terabaikan. Berangkat dari latar belakang itulah FORMAT bersama WALHI Jakarta dan LBH Jakarta menyelenggaraka Pelatihan Paralegal bagi warga Dadap korban reklamasi.

Melalui pelatihan paralegal ini diharapkan masyarakat paham terhadap hak-haknya sebagai warga negara, terutama hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Peserta juga dibuat mampu memahami dan mampu mengorganisir kelompoknya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Tujuan lain dari pelatihan ini adalah masyarakat dilatih untuk mampu mensinergi isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam menuju gerakan civil society.

Acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni 2005 ini dilaksanakan di kantor WALHI Jakarta yang terletak dikawasan Senen, Jakarta Pusat. Sekitar 25 Orang pengurus Format dipilih untuk mengikuti pelatihan ini, termasuk Ketua FORMAT Gatot Yan. S dan Sekretaris Ending Suryadi. Sementara NGO yang berpartisipasi memberikan materi pelatihan antara lain: WALHI Jakarta, LP3ES, LBH Jakarta, PBHI, ICEL, Universitas Indonesia dan WALHI Nasional.

Pendekatan pelatihan paralegal dilakukan melalui pembekalan teoritis dalam ruangan berupa penyajian materi, presentasi kasus, pemutaran film, dialog, permainan (simulasi) dan lainnya. Peserta yang didampingi fasilitator juga diajak untuk mendiskusikan dan menganalisis kasus yang telah dipresentasikan dan kasus yang sedang terjadi di sekitar lingkungan warga. Diharapkan peserta mampu memetakan masalah dan secara arif bisa memposisikan dirinya dalam melihat sebuah kasus.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Slamet Daroyni yang didampingi fasilitator Pelatihan Faisal M. Jassin membuka acara pelatihan di hari pertama dilanjutkan oleh Sekjen PBHI, M. Arfiandi Fauzan, SH yang menyampaikan materi “Hak atas Lingkungan dan Hak Asasi Manusia”. Pada kesempatan berikutnya, Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Hermawanto menyampaikan materi tentang “Mengenal Paralegal”.

Pada hari berikutnya acara Pelatihan diisi oleh Direktur Pembinaan Lingkungan Universitas Indonesia, Ir. Tarsoen Waryono, M.Sc yang memberikan materi tentang Strategi pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Sementara Direktur ICEL Rino Subagio, SH dan Deputy Pendidikan LP3ES, M. Tahid, M.Sc masing-masing memberikan materi tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan pendukung lainnya, Pemahaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Reklamasi bagi keberlanjutan ekosistem sekitar.

Pada hari terakhir, acara pelatihan diisi dengan materi tentang pengorganisasian rakyat yang disampaikan oleh POR WALHI Nasional, Erwin Utsman dan Khalisa Khalid. Dalam kesempatan ini dilakukan brandstorming atas pemaparan kasus, Strategi dan prinsip dasar pengorganisasian rakyat dan rencana tindak lanjut dalam kegiatan advokasi.

Reklamasi Dadap

Dialog Pilkada "Bersama Wujudkan Pilkada Bersih. Damai, dan Demokratis"

Salah satu tujuan JANGKAR PILKADA dalam mengawal tahapan Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2008 adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (vooter education) agar lebih memahami makna substantif dari dilaksanakannya Pilkada langsung sebagai sebuah sarana menjaring pemimpin lokal yang berkualitas guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program vooter education tersebut kemudian di implementasikan salah satu nya melalui DIALOG PILKADA yang mengambil tema: “Bersama wujudkan Pilkada bersih, damai dan berkualitas”. Acara yang digelar pada tanggal 23 November 2007 ini mendapat dukungan penuh dari KPUD Kab. Tangerang. Selain di support KPUD, acara ini juga didukungan oleh LANSKAP, BEM-FAI UNIS Tangerang dan YAPPIKA LIFE.

Dalam dialog yang dimulai pukul 14.00 WIB ini hadir sebagai Narasumber antara lain: Agus Supriadi mewakili KPUD Kab. Tangerang, H.A. Jaini mewakili Timses Pasangan Ismet-Rano, Sudarsono mewakili Timses Pasangan Jazuli-Airin, dan Gatot Yan. S selaku Koordinator Jangkar Pilkada. Sementara Ade Irawan dari ICW bertindak selaku Moderator.

Agus Supriadi dari KPUD Kab. Tangerang menilai Tahapan-tahapan Pilkada Kab. Tangerang telah berjalan sesuai rencana, para kandidat pun dianggap cukup patuh pada mekanisme pilkada yang telah ditetapkan. Sementara untuk masyarakat, dirinya menghimbau para konstituen calon supaya lebih mampu mengendalikan diri agar pilkada tangerang dapat berlangsung sesuai harapan semua pihak.

Sementara Sudarsono yang juga fungsionaris PKS menyampaikan rasa setujunya pada forum-forum dialog seperti ini. Disamping memberikan pendidikan politik pada rakyat, forum seperti ini juga diharapkan dapat mendorong para timses untuk berkompetisi secara sehat dan bersih. Pada kesempatan ini Sudarsono juga mengkritik kandidat yang cenderung telah menabrak rambu-rambu dan etika politik.

H.A. Jaini yang mewakili Timses pasangan incumbent Ismet-Rano menyatakan bahwa sejatinya, Pilkada dapat dijadikan sarana untuk menjaring pemimpin yang memiliki kemampuan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi wilayah. Anggota DPRD Kab. Tangerang dari fraksi Golkar ini juga meminta para timses untuk tidak melakukan black campaign yang dapat memicu kekerasan karena pada prinsipnya seluruh masyarakat Tangerang adalah bersaudara.

Pada bagian lain, Koordinator JANGKAR PILKADA, Gatot Yan. S menilai bahwa para kandidat belum ada yang menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat. Hal ini menurut Gatot dapat diukur dari belum adanya satupun kandidat yang memberikan komitmen konkrit bagi pembangunan Kab. Tangerang. “Belum ada satupun kandidat yang berani membuat kontrak politik dengan masyarakat, Janji-janji yang dilontarkan pun masih bersifat umum dan tidak spesifik, contohnya, belum ada kandidat yang berani menyebutkan besaran alokasi APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya” demikian papar Gatot.

Acara yang dihadiri oleh kalangan pendukung para kandidat, pelajar serta pengurus LSM ini diisi pula oleh tanya-jawab yang agar kritis dan memanas. Sementara di halaman gedung tempat dialog berlangsung, YAPPIKA LIFE menggelar kampanye seputar pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa dari BEM FAI dan Fisip UNIS Tangerang juga menggelar aksi teatrikal yang berisi ajakan kepada KPUD dan Panwas untuk bertindak secara tegas, berimbang dan tidak memihak.

Pilkada Tangerang

Dialog REFORMASI BIROKRASI

Hari / Tanggal : Rabu, 01 Agustus 2007 Pukul 10.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sport Club Citra Raya, Cikupa - Tangerang
Nama Kegiatan : Dialog Publik
Tema : Reformasi Birokrasi
Moderator : Drs. H. Ade Awaludin, M.Si (Direktur TANGERANG INSTITUTE)
Narasumber : DR. Inu Kencana Syafei (Dosen IPDN), Drs. Gondang Riady, SH (Kajati Tangerang),
H. Sukmayada Shibly, S.Sos (Ketua Karang Taruna Prov. Banten).
Penyelenggara : Karang Taruna Kab. Tangerang bekerjasama dengan LANSKAP
Peserta : 284 Orang, terdiri dari unsur: LSM, OKP, Birokrasi, Dll.

Ini mungkin terdengar unik, sebuah lembaga plat merah bicara tentang ‘reformasi birokrasi’. Gelombang reformasi ternyata telah menyerbu hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Banyak institusi merasa seakan kurang afdol jika tidak menerapkan konsep-konsep yang bernuansa reformis. Tidak terkecuali Karang Taruna Kabupaten Tangerang, lembaga yang dikenal ‘plat merah’ ini juga merasa perlu mereformasi diri agar keberadaannya dapat lebih diterima semua kalangan –setidaknya menanggalkan kesan sebagai underbow birokrasi.


Langkah-langkah reformis Karang Taruna ini dibuktikan dengan menggelar sebuah Dialog Publik yang mengangkat tema “Reformasi Birokrasi”. Tidak tanggung-tanggung, narasumber yang dihadirkan pun seorang tokoh fenomenal, DR. Inu Kencana Syafei.


Sejak awal direncanakan, acara ini sesungguhnya telah menuai pro-kontra ditingkat internal. Beberapa pengurus menilai dialog ini terlalu tajam dan dikhawatirkan dapat merusak hubungan Karang Taruna dengan Pemda. Sementara pengurus lain merasa ini sebagai sebuah terobosan yang baik untuk membuktikan kepada publik bahwa Karang Taruna tidak melulu bersembunyi dibawah ketiak pemerintah.


Direktur Eksekutif LANSKAP, Gatot Yan. S yang juga menjabat Wakil Ketua Karang Taruna Kab. Tangerang bersikeras bahwa dialog ini penting dilakukan karena dapat membawa pencerahan bagi peningkatan kualitas kinerja birokrasi agar selaras dengan tuntutan reformasi. Disamping itu, acara ini juga dapat dijadikan pembuktian bahwa Karang Taruna saat ini adalah Karang Taruna yang lebih aspiratif dan lebih dari sekedar kepanjangan tangan pemerintah sehingga tidak perlu merasa alergi jika harus melontarkan kritisi kepada pemerintah.


Setelah melalui beberapa tahap pembahasan akhirnya Ketua Karang Taruna, H. Dedi Kurniadi dan Sekretaris, Madronie menyetujui sekaligus menjadi penanggungjawab acara ini. Mengambil tempat di aula Sport Club Perumahan Citra Raya Cikupa, acara ini digelar pada tanggal 1 Agustus 2007. Untuk pelaksanaannya dipercayakan kepada Program Officer LANSKAP, Hamdan Bhaskara yang ditunjuk menjadi Ketua Organizing Committe.


Disamping menghadirkan Inu Kencana, Dialog yang dimoderatori oleh Direktur Tangerang Institute, Drs. H. Ade Awaludin, ini juga melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Tangerang, Gondang Riady, SH serta Ketua Karang Taruna Propinsi Banten, H. Sukmayada Shibly. Beberapa tokoh LSM tampak hadir diacara ini, termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Tangerang, H.A. Subadri nampak ditengah-tengah para peserta. Yang menarik lagi, diantara para hadirin nampak juga beberapa orang berseragam pemda. Ternyata mereka adalah alumni IPDN yang mengagumi Inu dan saat ini bekerja dilingkungan Pemkab Tangerang.


Acara Dialog yang dimulai pukul 10.00 pagi ini diawali sambutan dari Ketua Karang Taruna Kab. Tangerang, H. Dedi Kurniadi yang menilai masih lemahnya kinerja Pemkab Tangerang dalam hal Pelayanan Publik. Menurut Dedi, hal ini salahsatunya disebabkan oleh masih banyaknya kantor-kantor Dinas Teknis Kabupaten Tangerang yang berada diwilayah Kota Tangerang sehingga masyarakat Kabupaten kesulitan dalam mengakses pelayanan. Kedepan Dedi menyarankan, agar Pemkab lebih serius dalam memberikan pelayanan, maka keberadaan sekitar 16 Kantor Dinas Kabupaten yang terletak diwilayah Kota Tangerang agar segera pindah ke Puspem Tigaraksa sehingga masyarakat mudah mengaksesnya manakala butuh pelayanan.

Inu Kencana yang diberi kesempatan pertama menyampaikan testimoninya mengatakan bahwa kualitas birokrat kita masih jauh dibawah Malaysia, baik dalam aspek ekonomi, politik, administrasi maupun hukum. Rendanya kualitas birokrasi menurut Doktor Ilmu Pemerintahan jebolan Universitas Padjajaran ini diakibatkan oleh 8 Patologi (Penyakit) Birokrasi yaitu:


1. Masih melekatnya budaya feodalistik.
2. Loyalitas pada atasan, bukan pada tugas.
3. Kebiasaan menunggu, bukan memberi pelayanan.
4. Lebih berorientasi pada Prestise, bukan pada prestasi.
5. Rendahnya keinginan melayani.
6. Belum ditopang oleh teknologi secara menyeluruh.
7. Terjebak pada budaya ekonomi biaya tinggi. Dan
8. Jumlah PNS cukup banyak namun mutunya sangat sedikit.


Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Gondang Riady mengatakan bahwa menginjak usia 57 Tahun, Kejaksaan juga berupaya mereformasi diri dengan mencanangkan motto “Pembaharuan Kejaksaan”. Implementasi dari program ini menurut Gondang adalah dengan diperbaharuinya pola rekruitmen dan manajerial. Saat seorang peserta menanyakan komitmen Kajari terhadap kasus-kasus korupsi, Gondang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah tebang pilih dalam menangani kasus apapun termasuk kasus-kasus korupsi. Namun ketika didesak tentang penyelesaian beberapa kasus korupsi oknum pejabat Tangerang yang tengah ditangani nya, Gondang tidak bersedia menjelaskan namun mempersilahkan masyarakat untuk datang ke Kajari jika ingin keterangan lebih lengkap.


Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, H. Sukmayada Shibly yang menjadi panelis terakhir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kab. Tangerang yang telah berinisiatif menggelar Diskusi ini. Sukmayada yang juga anggota DPRD Kota Cilegon ini mengatakan bahwa rendahnya kualitas birokrasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Penataan kelembagaan yang tidak memiliki visi yang jelas, Pola rekruitmen yang tidak mengedepankan aspek kualitas SDM, serta pengembangan sistem kerja yang belum tersinergi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Menurut ‘Sukma’ –demikian sapaan akrab nya, regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan harus sering ditinjau agar selalu selaras dengan dinamika tuntutan pelayanan dari masyarakat. Dia mencontohkan seperti Undang-undang Parpol yang selalu direvisi setiap 5 Tahun sekali.


Dialog sempat diwarnai ketegangan saat seorang berseragam Pemda datang memasuki ruangan sambil dikawal oleh beberapa orang petugas Satpol PP. Dalam session tanya-jawab, oknum pegawai Pemkab Tangerang yang ternyata alumni STPDN ini menuding Inu hanya mencari popularitas dengan cara membongkar kebobrokan IPDN, suasana kian memanas ketika seorang oknum LSM juga ikut memojokkan Inu. Peserta yang rata-rata antusias dengan Inu Kencana menjadi berang dan nyaris mengeroyok kedua orang itu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, panitia akhirnya memaksa kedua orang tersebut meninggalkan ruang Dialog.